Pengertian
Sistem Ekonomi Indonesia Lengkap
Pada
awal Indonesia berdiri terdapat banyak tokoh yang merumuskan sistem ekonomi
yang tepat untuk bangsa Indonesia baik secara kelompok maupun individu. Seperti
halnya Sumitro Djojohadikusumo dalam pidatonya di Amerika di tahun 1949
menegaskan bahwa sistem yang dicitakan adalah ekonomi secara campuran namun
dalam prosesnya di sepakati suatu bentuk ekonomi yang baru yang dinamakan
sebagai Sistem Ekonomi Pancasila di dalamnya terdapat unsur yang penting
yang disebut dengan Demokrasi Ekonomi.
a. Perekonomian yang disusun atas
usaha bersama dengan asas kekeluargaan.
b. Cabang produksi yang memiliki
arti penting bagi negara dalam mengusai hajat hidup orang banyak.
c. Warga negara memiliki kebebasan
dalam memilih pekerjaan yang dikehendakinya serta mempunyai hak akan pekerjaan
dan penghidupan banyak orang.
d. Hak milik seseorang diakui dan
pemanfaatannya tidak boleh berbeda dengan kepentingan masyarakat.
e. Daya kreasi setiap warga negara
dikembangkan sepenuhnya.
f. Fakir miskin serta anak-anak terlantar
dipelihara oleh negara.
Perekonomian
Indonesia tidak akan mengizinkan adanya Liberalisme yaitu adanya kebebasan
usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan adanya eksploitasi kaum
ekonomi yang lemah dan terjajah dan mengakibatkan jarak yang jauh antara kaya
dan miskin.
Etatisme merupakan keikut sertaan pemerintah yang dominan sehingga dapat mematikan motivasi dan kreasi dari masyarakat yang berkembang dan bersaing secara sehat.
Monopoli merupakan suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi yang terlalu dominan sehingga tak memberikan pilihan lain terhadap konsumen untuk tak mengikuti si pemonopoli.
Terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan sistem ekonomi Indonesia, antara lain :
Etatisme merupakan keikut sertaan pemerintah yang dominan sehingga dapat mematikan motivasi dan kreasi dari masyarakat yang berkembang dan bersaing secara sehat.
Monopoli merupakan suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi yang terlalu dominan sehingga tak memberikan pilihan lain terhadap konsumen untuk tak mengikuti si pemonopoli.
Terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan sistem ekonomi Indonesia, antara lain :
a. Program yang disusun oleh tokoh
yang bukan bidangnya, yaitu oleh tokoh politik sehingga terlalu menitik
beratkan pada masalah politik bukan masalah ekonomi.
b. Gagalnya dana negara yang
seharusnya untuk kegiatan ekonomi justru di alokasikan untuk kepentingan
politik dan perang.
c. Terdapat kecenderungan pengaruh
dengan sistem ekonomi yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia.
d. Akibat dari ditimbulkan sistem
etatisme di Indonesia.
Pelaku Ekonomi.
Pelaku Ekonomi.
Di
dalam ilmu ekonomi mikro kita dikenal tiga pelaku ekonomi, antara lain :
1. Pemilik faktor produksi
2. Konsumen
3. Produsen
Namun
di dalam ilmu ekonomi makro ada :
1. Sektor rumah tangga
2. Sektor swasta
3. Sektor pemerintah
4. Sektor luar negeri
Sehingga dalam perekonomian
indonesia dikenal dengan tiga pelaku pokok yaitu:
1.
Koperasi
2.
Sektor Swasta
3.
Sektor pemerintah
Konsep trilogi pembangunan yang
masing-masing dalam pelaku memiliki fungsi sebagai berikut:
1.
Koperasi
Menurut UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa fungsi serta peran koperasi yaitu :
Menurut UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa fungsi serta peran koperasi yaitu :
a.
Membangun serta mengembangkan
potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi maupun sosial mereka.
b.
Ikut
serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan
masyarakat.
c.
Memperkuat perekonomian rakyat
sebagai dasar kekuatan serta ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi
sebagai acuannya.
d.
Berusaha agar mewujudkan serta
mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan hasil usaha bersama
berdasarkan atas asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi.
2.
Sektor Swasta
Peran dari sektor swasta dalam perekonomian Indonesia seperti berikut ini.
Peran dari sektor swasta dalam perekonomian Indonesia seperti berikut ini.
a.
Membantu meningkatkan produksi masal
nasional.
b.
Menciptakan kesempatan serta
lapangan kerja baru.
c.
Membantu pemerintah di dalam usaha
pemerataan pendapatan.
d.
Membantu pemerintah dalam mengurangi
pengangguran.
e.
Menambah sumber devisa untuk
pemerintah.
f.
Meningkatkan sumber pendapatan
negara dengan melalui pajak.
g.
Membantu pemerintah dalam
memakmurkan bangsa.
3.
Sektor Pemerintah
Secara umum sektor pemerintah memiliki fungsi :
Secara umum sektor pemerintah memiliki fungsi :
a.
Mengelola cabang-cabang produksi
dalam menguasai hajat hidup orang banyak.
b.
Sebagai pengelola kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien.
c.
Sebagai alat pemerintah untuk
menunjang kebijaksanaan dalam bidang ekonomi.
d.
Menyediakan banyak lapangan kerja
bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.
4.
Ekonomi Indonesia
Indonesia mempunyai ekonomi berbasis pasar yang mana pemerintah memainkan peranan penting. Pemerintah saat ini memiliki lebih dari 164 BUMN serta menetapkan harga beberapa barang pokok yang diantaranya termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah krisis finansial Asia yang dimulai di pertengahan 1997, pemerintah telah menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambil alihan pinjaman bank yang tak berjalan dan aset perusahaan melalui suatu proses pen-strukturan hutang
Indonesia mempunyai ekonomi berbasis pasar yang mana pemerintah memainkan peranan penting. Pemerintah saat ini memiliki lebih dari 164 BUMN serta menetapkan harga beberapa barang pokok yang diantaranya termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah krisis finansial Asia yang dimulai di pertengahan 1997, pemerintah telah menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambil alihan pinjaman bank yang tak berjalan dan aset perusahaan melalui suatu proses pen-strukturan hutang
Periodisasi
Perekonomian Indonesia Setelah Kemerdekaan
Periodisasi perekonomian Indonesia bisa
kita amati setelah masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Indonesia segera
melakukan pembenahan, termasuk dengan perekonomiannya. Sistem perekonomian yang
sebelumnya diatur dan ditetapkan oleh pemerintah Belanda perlahan diubah oleh
pemerintah Indonesia. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami perubahan era
pemerintahan. Setiap era pemerintahan memiliki periodisasi perekonomian yang
berbeda-beda.
Perbedaan periodisasi perekonomian ini
terjadi karena pengaruh beberapa bentuk sistem perekonomian yang berlaku di
dunia. Masa kepemimpinan juga ikut memberikan pengaruh terhadap periodisasi
perekonomian di Indonesia setelah kemerdekaan. Indonesia segera melakukan
pembenahan pemerintahan termasuk dengan sistem perekonomian. Selama penjajahan,
perekonomian negara dan swasta dikuasai oleh penjajah, sehingga banyak rakyat
yang hidup dalam garis kemiskinan.
Masa Orde Lama
Periodisasi perekonomian di Indonesia yang
pertama setelah kemerdekaan terjadi pada masa Orde Lama. Orde Lama ini
Indonesia dipimpin oleh Soekarno. Pada masa ini, kondisi Indonesia masih belum
stabil, terutama dalam bidang perekonomian. Perekonomian pada masa ini kondisi
keuangan Indonesia sangatlah buruk. Kondisi keuangan yang buruk ini terjadi
disebabkan terjadinya berbagai masalah berikut.
·
Inflasi
yang sangat tinggi terjadi pada masa orde lama yang disebabkan karena
beredarnya lebih dari satu mata uang dengan tidak terkendali.
·
Pada
1946, panglima Belanda dalam AFNEI memberlakukan uang NICA di daerah-daerah
yang dikuasai oleh sekutu.
·
Pada
bulan Oktober tahun 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas yang
baru, yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti mata uang Jepang.
Banyaknya jumlah mata uang di Indonesia ini menyebabkan kenaikan harga yang
tidak stabil.
·
Terjadinya
blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda sejak Noveber 1945 yang bertujuan
untuk menutup pintu perdagangan luar negeri.
·
Indonesia
melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kesulitan yang tejadi dalam bidang
ekonomi masa itu seperti program pinjaman nasional yang dilakukan oleh menteri
keuangan, menembus blokade ekonomi dengan melakukan diplomasi beras ke negara
India, melakukan kontak dengan perusahaan swasta di Amerika, sampai menembus
blokade Belanda di wilayah Sumatera.
Itulah kondisi perekonomian Indonesia untuk
periodisasi masa orde lama yang masih mengalami masa-masa sulit.
Masa Demokrasi Liberal
Periodisasi kedua setelah masa Orde Lama
sesudah kemerdekaan adalam masa demokrasi Liberal. Masa ini, periodisasi
perekonomian di Indonesia disebut masa liberal karena dalam praktik politik dan
ekonominya menggunakan paham pemikiran liberal. Perekonomian Indonesia pada
masa ini diserahkan kepada pasar sebagaimana yang terdapat dalam mahzab klasik
liberal yang dinyatakan oleh Laissez Faire Laissez Passer. Pada masa ini,
pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha yang
nonpribumi, khususnya pengusaha dari Cina atau keturunan Cina.
Periodisasi perekonomian pada masa
demokrasi liberal ini bukannya memberikan solusi ke arah perbaikan perekonomian
di Indonesia setelah kemerdekaan, tetapi malah semakin memburuk. Oleh karena
itu, pemerintah segera melakukan tindak antisipasi untuk mengatasi kondisi
tersebut dengan cara sebagai berikut.
·
Diberlakukannya
pemotongan nilai mata uang yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Gunting
Syarifudin untuk mengurangi jumlah mata uang yang beredar.
·
Membuat
program Benteng dalam kabinet Natsir, yaitu sebuah langkah yang ditempuh untuk
menumbuhkan wiraswastawan dari kalangan pribumi serta mendorong importir
nasional untuk bisa bersaing dengan perusahaan impor dari asing. Namun, di
tengah perjalanannya, program ini gagal diimplementasikan karena sifat pengusaha
pribumi yang cenderung konsumtif.
·
Pada
tanggal 15 Desember 1951, mengubah Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank
Indonesia melalui Undang-Undang No.24 Tahun 1951 yang berfungsi sebagai bank
sentral dan sirkulasi.
·
Terjadinya
pembatalan secara sepihak atas hasil yang telah dicapai dalam perjanjian KMB
dan salah satunya termasuk dibubarkannya Uni Indonesia Belanda atau negara
boneka Belanda.
Masa Demokrasi Terpimpin
Memasuki masa demokrasi terpimpin, sektor
perekonomian di Indonesai diatur oleh pemerintah. Hal ini terjadi sebagai
akibat dari dikeluarkannya dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959.
Dengan sistem demokrasi terpimpin ini,
diharapkan mampu membawa Indonesia pada kemakmuran bersama dalam persamaan
sosial, politik, dan ekonomi. Namun, lagi-lagi kebijakan ekonomi yang diambil
oleh pemerintahan Indonesia pada masa ini belum bisa mengubah kondisi
perekonomian Indonesia. Adapun langkah yang ditempuh pemerintah untuk
memperbaiki keadaan adalah sebagai berikut.
·
Devaluasi
yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 1959, yaitu terjadi penurunan nilai mata
uang kertas pecahan Rp500 menjadi Rp50, Rp1000 menjadi Rp10.
·
Dibentuknya
deklarasi ekonomi yang bertujuan untuk mencapai tahap ekonomi sosialis melalui
cara demokrasi terpimpin. Namun, yang terjadi adalah stagnansi bagi sistem
perekonomian di Indonesia.
·
Pemerintah
tidak melakukan penghematan terhadap pengeluaran-pengeluarannya. Ditambah
dengan terjadinya devaluasi nilai mata uang lagi pada tanggal 13 Desember 1965,
di mana uang Rp1000 menjadi Rp1.
Orde Baru
Periodisasi selanjutnya setelah masa
demokrasi terpimpin adalah masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, stabilisasi
ekonomi dan politik menjadi fokus utama pemerintah. Program pemerintah yang
diterapkan berorientasi pada pengendalian inflasi, menyelamatkan keuangan
negara, serta melakukan pengamanan terhadap kebutuhan pokok. Pengendalian
inflasi ini harus dilakukan mengingat pada awal tahun 1966, tingkat inflasi
mencapai 650% per tahun.
Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh
pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru ini diarahkan pada pembangunan di
segala bidang kehidupan bangsa. Kebijakan ekonomi yang berlaku tercermin dalam
8 jalur pemerataan yang terdiri atas pendidikan dan kesehatan, pembagian
pendapatan, kebutuhan pokok, kesempatan kerja, partisipasi wanita, kesempatan
memiliki usaha, serta penyebaran pembangunan dan peradilan. Semua kebijakan
tersebut dilaksanakan dengan pola pembangunan jangka panjang yang disebut
dengan Pelita.
Masa Orde Baru ini kondisi perekonomian
Indonesia sebenarnya tidaklah berjalan seperti yang harapkan. Masa Orde Baru
diwarnai kondisi di mana kerusakan dan pencemaran sumber-sumber kekayaan alam,
perbedaan kentara yang terjadi antardaerah, golongan pekerjaan dan kelompok,
dan menumpuknya utang luar negeri. Selain itu, juga marak terjadinya praktik
KKN, sehingga tidak adanya keseimbangan antara ekonomi dan sosial politik yang
kondusif.
Masa Reformasi
Periodisasi yang terakhir masih berlangsung
saat ini adalah masa reformasi. Pada masa ini, terjadi laju inflasi yang
stabil, sehingga nilai tukar rupiah juga ikut stabil. Kemudian masa ini juga
memperlihatkan kondisi yang positif terhadap perbaikan perekonomian di
Indonesia secara keseluruhan, selama tahun 1999 produksi domestik bruto
meningkat antara kisaran -2% sampai 0%.
Masa reformasi ini digalakkan program
ekonomi rakyat yang diterapkan untuk pengembangan dan pemberdayaan rakyat yang
berkelanjutan. Pemerintah membentuk PT Permodalan Nasional Madani yang
berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat yang meliputi jasa pembiayaan
dan manajemen, pemberian kredit, mendukung kegiatan koperasi baik usaha kecil
maupun menengah.
Aspek aspek perekonomian Indonesia menurut letak
geografis
Dari aspek sosial letak geografis Indonesia menyebabkan
bangsa Indonesia mudah berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain sehingga proses
interaksi antarbangsa lebih mudah terjalin. Masyarakat Indonesia bisa menjalin
hubungan baik dengan masyarakat benua Asia dan masyarakat benua Australia.
Indonesia yang terletak di posisi silang (cross position) menyebabkan Indonesia
banyak memiliki mitra kerjasama dengan negara-negara berkembang. Dari aspek
budaya, bangsa Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam dari berbagai suku
bangsa. Suku- suku bangsa di Indonesia terpisah di berbagai pulau. Hal ini
menyebabkan keberagaman budaya tercipta dan bahkan terkadang terjadi asimilasi
serta akulturasi budaya lokal dengan budaya asing.
Potensi
letak geografis Indonesia yang strategis sangat menunjang dalam kemajuan
kegiatan perekonomian negara Indonesia karena Indonesia terletak di jalur
perdagangan internasional. Letak geografis Indonesia menyababkan keberagaman
dalam berbagai hal seperti keragaman flora dan fauna, keberagaman jenis tanah,
keberagaman vegetasi, dan sebagainya. Keberagaman vegetasi ini dipengaruhi
oleh keadaan iklim Indonesia yaitu beriklim topis. Indonesia juga memiliki
potensi kekayaan alam yang banyak seperti kekayaan hasil hutan, hasil tambang,
hasil perkebunan yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat
Indonesia.
Sifat dan karakteristik geografis Indonesia ditinjau dari aspek iklim,
merupakan negara humid tropik yang berpengaruh pada kehidupan tumbuhan, hewan
dan manusia, sehingga sebagian besar sumberdaya lahan merupakan lahan yang
subur untuk pertanian. Kondisi laut yang membentang memiliki potensi ikan dan
keindahan alam serta berfungsi sebagai penghubung antar pulau.
Tujuan
Pembangunan Suatu Negara
a.
Pembangunan ekonomi jangka pendek : tujuannya adalah
meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, kesejahteraan, masyarakat yang adil dan
merata. Pembangunan ekonomi juga harus mampu membuat landasan yang baik untuk
pembangunan yang akan datang.
b.
Pembangunan ekonomi jangka panjang : tujuannya adalah
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan tersebut jugaharus
merata baik material dan spiritual berdasarkan pancasila.
Analisis
- Analisis
Internal, Analisis internal dilakukan dengan mengindentifikasi kekuatan dan
kelemahan dari berbagai aspek yang ada di Kabupaten Karo. Aspek-aspek
internal di Pemerintah Kabupaten Karo antara lain terdiri dari aspek:
Kelembagaan, manajemen, SDM, SDA dan sumber daya lainnya.
- Analisis Eksternal, Analisis keadaan
eksternal perlu dilakukan untuk mendapatkan (mengindentifikasi) sebagai aspek
diluar Kabupaten Karo yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembangunan
Kabupaten Karo. Dengan melakukan analisis keadaan eksternal akan diketahui
peluang dan ancaman (tantangan) yang dapat dimanfaatkan dan akan berpengaruh
dalam mencapai kinerja yang optimal.
Daftar Pustaka :
